Sementara itu Bupati Mundjidah Wahab berharap, dengan Sinergitas yang baik dari semua pihak penyaluran pupuk bersubsidi diharapkan mengacu pada aturan yang berlaku, sesuai peruntukannya untuk menghindari penyelewengan dalam distribusi.
Pun dilanjutkan, dalam harga eceran tertinggi (HET), sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
“Semua pihak harus mentaati aturan yang berlaku dan kita semua berharap semoga dalam proses penyaluran dan pengadaan pupuk bisa berhasil dengan sukses dan lancar. Sesuai harapan semua pihak yang membutuhkan, khususnya petani,”imbuhnya memungkasi.
Masih di tempat yang sama, disampaikan Suwignjo Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, bahwa dasar pelaksanaan rapat sosialisasi dan koordinasi awal tahun ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian.
Melalui Rakor tersebut kata Suwignjo diharapkan, distributor dan pemilik kios mampu melakukan penyaluran pupuk secara baik kepada petani.
“Sosialisasi dan koordinasi ini bertujuan untuk memberi pengertian kepada ketua – ketua kelompok tani agar nantinya tidak salah dalam membagikan pupuk bersubsidi kepada setiap anggota kelompoknya masing-masing, dan sebagai suatu forum koordinasi dan evaluasi antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan para distributor dan para pemilik kios pupuk untuk mensinergikan pelaksanaan kegiatan distribusi pupuk bersubsidi,” singkat Suwignjo memungkasi.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
