Sedangkan untuk sektor ekonomi , mantan Menteri Sosial RI itu menyebut, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di sektor masih sangat terasa. Ketika terjadi ketimpangan ekonomi maka potensial terjadi diskriminasi dan sub ordinasi.
“Kultur pekerjaan juga seringkali mempersulit perempuan. Masih ada perusahaan yang tidak menerima perempuan yang sudah menikah. Alasannya klasik. Karena kalau perempuan sudah menikah, biasanya akan ada cuti hamil atau melahirkan yang harus diberikan. Belum lagi cuti untuk mengurus anak,” pungkasnya.
Untuk itu, Khofifah menyebutkan, harus ada kesadaran dari setiap pemimpin untuk memberikan hak – hak perempuan pada karyawan. Sehingga, hal-hal semacam ini tidak lagi menjadi pemicu kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.
Orang nomor satu Jatim itu menambahkan, ekonomi inklusif menjadi penting juga karena angka pernikahan dini di Jatim masih tinggi. Sebab, beberapa keluarga yang serba kekurangan cenderung ingin segera menikahkan anaknya untuk lepas dari tanggungjawab.
“Di Jatim, ada 17.585 pengajuan dispensasi pernikahan anak yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jatim sepanjang 2021 lalu. Ini harus segera ditindaklanjuti dengan program aksi yang solutif. Terutama karena yang biasanya mendapat dampak paling berat adalah perempuan,” ucapnya.
Maka dari itu, Khofifah mengajak masyarakat ikut bersinergi menyelesaikan masalah yang ada serta ikut memberdayakan perempuan. Mengingat, peran perempuan dalam kemajuan Indonesia sangat strategis.
“Ibu-ibu dan para perempuan itu madrasatul ula, sekolah pertama untuk anak-anak. Maka perempuan Indonesia harus berdaya supaya bisa melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Jadi mari sama-sama berterima kasih ke para ibu dengan cara menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk mereka,” pesannya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com
